TUGAS EKONOMI KOPERASI IV

PENYIMPANGAN KOPERASI

I.Pendahuluan

Sebagai organisasi ekonomi, Koperasi mendidik rakyat untuk berekonomi, berhemat, menghasilkan produk yang sebaik-baiknya dan berpegang teguh pada kepada etika bisnis. Diyakini bahwa Koperasi dapat mensejahterahkan anggota. Hal ini bukanlah khayalan tetapi berdasarkan analisis objektif, yaitu hokum-hukum ekonomi yang telah teruji. Koperasi akan menghasilkan manfaat ekonomi bagi anggotanya karena bekerjanya hukum-hukum skala ekonomi yaitu menurunnya biaya secara keseluruhan karena tindakan-tindakan bersama, efisiensi biaya transaksi karena anggota berfungsi sebagai pemilik sekaligus juga pelanggan, terjadinya penyebaran informasi yang efisien karena kedekatan anggota dengan Koperasi, spesialisasi/pembagian kerja antara anggota dan Koperasi yang meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

Menurut para pemikir ekonomi kerakyatan, perkembangan Koperasi tidak secepat perusahaan lain karena Koperasi adalah perhimpunan manusia-manusia, yang memerlukan suatu proses (pendidikan) untuk menyatukan visi dan misi sebagai anggota Koperasi.

Pembangunan Koperasi di Negara kita belum memenuhi harapan-harapan di atas, malahan kita menyaksikan di beberapa daerah keterpurukan Koperasi, banyak Koperasi yang sudah tidak berfungsi lagi, karena penyimpangan dari kaidah Koperasi.

II. Pembahasan

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi bersifat fundamental, yaitu :

a. Pendirian Koperasi berdasarkan kebutuhan anggota yang tidak jelas, sehingga core business koperasi tidak jelas.

b. Tidak memiliki kriteria keanggotaan yang jelas, yaitu berdasarkan kemampuan memodali dan melanggani, sehingga Koperasi mengalami kesulitan permodalan dan kesulitan mempertahankan “omzet”.

c. Pendirian unit usaha yang tidak memenuhi kelayakan usaha, karena kebutuhan anggota yang tidak jelas dan kriteria anggota yang juga tidak jelas.

d. Hak-hak anggota (yaitu hak menyatakan pendapatan, hak memilih yang bebas, hak mengawasi) yang terbelenggu oleh dominasi pengurus.

Penyimpangan-penyimpangan yang fundamental tersebut harus segera dikoreksi, karena dengan penyimpangan-penyimpangan tersebut Koperasi tidak menghasilkan manfaat ekonomi maupun manfaat social bagi para anggotanya.

Koreksi terhadap penyimpangan fundamentalis harus segera dilakukan, yaitu.

a. Pendirian Koperasi didasarkan atas kebutuhan anggota yang jelas, baik mengenai jumlah kebutuhan barangnya, kualitas dan waktunya.

b. Kriteria keanggotaan yang jelas, tidak semua anggota masyarakat secara otomatis dapat menjadi anggota Koperasi. Hanya mereka yang mampu memodali dan melanggani layak menjadi anggota.

c. Studi kelayakan unit usaha perlu dilakukan, yaitu aspek-aspek, keuangan, pemasaran. Studi kelayakan harus dapat menyimpulkan bahwa Koperasi yang akan didirikan dapat atau tidak dapat menghasilkan manfaat ekonomi bagi anggotanya yaitu biaya-biaya apa yang dapat dihemat dengan berkoperasi, pelayanan apa yang dapat diperoleh dengan berkoperasi.

d. Hak-hak anggota harus dijamin yaitu hak untuk mengawasi, hak mendapatkan manfaat. Pendelegasian wewenang oleh anggota kepada pengurus, samasekali tidak mengurangi hak anggota misalnya untuk mengawasi keuangan setiap saat.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut diharapkan Koperasi merupakan lembaga yang efisien dalam melayani kebutuhan anggota.

Berhadapan dengan keadaan perkoperasian di Indonesia sekarang, para pemikir ekonomi kerakyatan perlu mempertimbangkan usulan-usulan untuk mereformasi Koperasi-Koperasi yang ada atau yang akan mendirikan. Kebijakan reformasi tersebut, sekaligus akan memfasilitasi refosisi Koperasi sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan.

Reformasi Koperasi dalam rangka reposisi Koperasi adalah :

1. Mendorong Koperasi tunggal usaha (single purpose cooperative) dengan inti usaha (core        business) yang layak

2. Mendorong merger/amalgamasi bagi Koperasi-Koperasi kecil.

3. Menentukan kriteria keanggotaan sebagai pemilik dan pelanggan dan hubungan kontraktual antara anggota dan Koperasi.

4. Menerapkan azas proporsionalitas dalam pendanaan dari anggota.

5. Menerapkan pendidikan anggota, pengurus, pengelolaKoperasi yang berkelanjutan.

6. Mendorong kemitraan/aliansi strategic/jaringan usaha.

7. Memanfaatkan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perkoperasian.

8. Menerapkan kaidah-kaidah penghematan dalam Koperasi.

Kebijakan-kebijakan yang memungkinkan Koperasi dapat menciptakan keunikan/differensiasi adalah :

1. Kebijakan promosi anggota : Hubungan Koperasi dengan anggota, tidak berdasarkan    hubungan pasar (market relation), tetapi lebih berdasarkan hubungan Koperasi (cooperative relation) sehingga barang/jasa yang dihasilkan untuk anggota didesain untuk pemanfaatan bukan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Harga barang maupun jasa untuk anggota diusahakan dapat menutup biaya yang telah diuasahakan secara efisien atau biaya standar. Hal itu dapat dilaksanakan apabila Koperasi telah memanfaatkan kaidah-kaidah biaya rendah seperti telah diuraikan di muka.

2. Selalu mengidentifikasi kebutuhan nyata (felt needs) anggota, sehingga barang-barang/jasa Koperasi selalui sesuai dengan kebutuhan anggota ; merupakan usaha yang dapat menjaga keunikan barang-barang/jasa Koperasi. Felts needs para anggota dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan/perkembangan pasar.

3. Kebijakan uji pasar secara teratur adalah untuk membandingkan harga dan kualitas barang/jasa Koperasi dengan barang/jasa yang ditawarkan oleh badan usaha non-Koperasi. Koperasi desain untuk menghasilkan barang/jasa yang relative lebih murah dari harga pasar, berdasarkan kualitas yang disetujui oleh para anggota. Perkembangan dan perubahan pasar mungkin mengakibatkan hal yang sebaliknya, informasi perubahan kadang-kadang lambat sampai di bagian produksi, tetapi relative cepat sampai kepada para anggota. Berhubungan dengan itu kebijakan uji pasar secara teratur harus direncanakan dan dilaksanakan.

4. Kebijakan uji partisipasi atau manfaat bagi anggota adalah mengkaji sejauh mana manfaat-manfaat Koperasi sampai kepada anggota. Berdasarkan kaidah Koperasi, semua manfaat yang diciptakan oleh Koperasi untuk anggota, baik manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung. Dalam kenyataan belum tentu terjadi karena banyak kendala-kendala baik yang berasal dari pihak pengurus/manajer maupun pihak anggota. Salah satu indicator terjadinya distorsi manfaat adalah berkurangnya partisipasi anggota.

5. Kebijakan optimalisasi pelayanan, yaitu didasari dengan terpenuhinya persayaratan-persyaratan baik oleh Koperasi maupun oleh anggota. Persyaratan-persyaratan yang diinginkan anggota dipenuhi oleh Koperasi, demikian juga persyaratan yang diinginkan oleh Koperasi dipenuhi oleh anggota. Berdasarkan informasi yang relative lengkap tentang persyaratan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, memungkinkan untuk optimalisasi pelayanan. Dalam pelaksanaan kebijakan optimalisasi pelayanan tersebut dapat dituangkan dalam rencana pelayanan, yang disampaikan dalam setiap Rapat Anggota Tahunan, dimana dibahas baik pelaksanaan perencanaan tahunan yang lampau maupun rencana pelayanan yang akan dating. Dengan adanya rencana pelayanan tersebut akan meningkatkan partisipasi anggota.

Sebagai penutup, perlu ditekankan bahwa penemuan kembali jatidiri dan resposisi Koperasi dalam perekonomian Indonesia berarti mengembalikan kaidah-kaidah dan praktek-praktek Koperasi kepada kaidah-kaidah dan praktek Koperasi yang sebenarnya. Reposisi Koperasi harus disertai dengan reformasi Koperasi itu sendiri, agar Koperasi menjadi lembaga yang efisien dalam memenuhi kebutuhan anggota dan menduduki tempat yang strategis dalam memajukan ekonomi kerakyatan.

III. Contoh Kasus

Penyimpangan Praktek Koperasi Simpan Pinjam

Djabaruddin Djohan, ketua lembaga studi pengembangan perkoperasian indonesia

Sebagai pensiunan pegawai negeri, setiap awal bulan saya tidak pernah absen datang ke sebuah kantor pos di Jakarta Timur untuk mengambil dana pensiun. Ketika saya duduk berjejer di antara sesama manula sambil mengobrol tentang kegiatan masa lalu, seorang gadis membagikan selembar brosur berisi tawaran pinjaman uang dengan syarat-syarat yang disusun sedemikian rupa untuk menarik minat para pensiunan. Syarat itu misalnya bunga 0,88 persen, tanpa batas usia, tanpa jaminan, dan proses cepat (Tiga menit). Belum habis membaca brosur pertama, datang brosur kedua yang juga menawarkan pinjaman dengan syarat-syarat yang tak jauh berbeda dengan brosur pertama

Ternyata dua lembaga yang menawarkan pinjaman uang kepada para pensiunan tersebut adalah koperasi simpan pinjam (KSP), yang satu berkantor pusat di Semarang, yang lain tidak disebut kantor pusatnya, kecuali kantor wilayahnya di Jabodetabek dan Banten. Untuk dapat beroperasi dengan leluasa di tempat pengambilan pensiun tersebut, kedua KSP tersebut bekerja sama secara resmi dengan kantor pos setempat, sehingga kedua KSP itu diberikan fasilitas meja kursi untuk melayani nasabah.

Kisah KSP memburu nasabah yang bukan anggota tentu bukan hanya terjadi di kantor pos tempat para pensiunan mengambil uang pensiun, tetapi juga terjadi di mana saja dan kapan saja, di mana-mana ada KSP. Untuk memburu nasabah sebanyak mungkin, pada umumnya sejumlah KSP itu mempunyai armada petugas lapangan, yang keluar masuk kampung dan pasar, serta nasabah yang terjaring diberi status sebagai “calon anggota”, yang jumlahnya bisa berlipat ganda dibandingkan dengan anggota sendiri.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang mengharuskan “calon anggota dalam waktu 3 bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota”, tidak banyak diindahkan oleh kebanyakan KSP Dan ironisnya, kondisi penyimpangan tersebut sepertinya terkesan dibiarkan sa-. ja oleh otoritas koperasi. Bahkan terhadap sejumlah KSP yang dapat memupuk volume usaha dan aset yang jumlahnya puluhan miliar bahkan triliunan rupiah cenderung mendapat penghargaan tinggi sebagai koperasi teladan,tidak peduli volume usaha tersebut banyak bersumber dari transaksi dengan bukan anggota.

Pada 2001, dalam sambutan yang disampaikan untuk kesempatan rapat anggota tahunan sebuah KSP yang cukup besar, seorang pejabat tertinggi koperasi (Menteri Koperasi dan UKM) menyatakan bahwa koperasi tidak mungkin bisa menjadi besar jika hanya melayani anggotanya. Diberikan contoh koperasi taksi, bagaimana mungkin bisa berkembang menjadi besar jika penumpangnya anggota dan keluarganya saja. Demikian pula KSP, tidak mungkin bisa menjadi besar jika hanya melayani anggotanya yang sangat terbatas.

Bagaimanapun, meski penunjukan koperasi taksi sebagai contoh koperasi yang tidak mungkin bisa -menjadi besar jika hanya “melayani” anggotanya, sungguh tidak tepat. Demikian pula pendapat bahwa KSP juga tidak mungkin bisa menjadi besar jika hanya melayani anggotanya, terbantahkan dengan kinerja koperasi kredit-nama lain dari KSP Pernyataan sang pejabat tertinggi koperasi tersebut dapat lebih mengobarkan semangat sejumlah KSP untuk lebih giat memburu nasabah, di mana pun dan kapan pun. Tujuannya jelas meningkatkan atau memperbesar perputaran uang sehingga diperoleh keuntungan (SHU?) yang lebih besar, tanpa disertai kewajiban untuk membagikan sebagian dana SHU kepada nasabah, seperti yang seharusnya dilakukan kepada anggota yang bertransaksi dengan koperasinya.

Tanpa ada pembatasan wilayah usaha (“Adapun mengenai pelaksanaan usaha koperasi dapat dilakukan di mana saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan kelayakan usahanya “/penjelasan Pasal 43 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992), maka KSP bebas beroperasi di mana saja. Dengan dasar ketentuan ini, maka sejumlah KSP yang merasa sudah kuat pun lalu melebarkan sayap usahanya ke berbagai daerah/pro-vinsi dengan mendirikan cabang-cabang. Bukan hal yang asing jika di satu kota terdapat beberapa cabang dari sejumlah KSP yang berbeda. Tak terhindarkan dalam kondisi seperti ini tentu terjadi persaingan atau perebutan nasabah, seperti yang terjadi di kantor pos tempat saya mengambil dana pensiun, meskipun masing-masing KSP mengklaim memiliki segmen nasabah yang berbeda.

Paling tidak, pada satu dekade terakhir ini peta perkoperasian Indonesia sangat didominasi oleh KSP, sedangkan koperasi-kope-rasi yang bergerak di sektor riil bagaikan “mati suri”. Menurut catatan resmi, jumlah koperasi yang aktif saat ini (Juni 2009) sebanyak 118.616 unit. Dari jumlah ini, tidak ada perincian mengenai jumlah masing-masing jenis koperasi, termasuk KSP Tetapi pada 2005, jumlah KSP tercatat sebanyak 38.062 unit, belum termasuk unit-unit simpan pinjam yang mayoritas dimiliki oleh sejumlah KSU. Belum ada penelitian mengenai praktek dari KSP maupun sejumlah USP ini tentang pelayanan kepada anggota dan bukan anggota. Tetapi secara kasatmata bisa dilihat, demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, pelayanan kepada bukan anggota yang jumlahnya jauh lebih besar dari pelayanan kepada anggotanya sendiri sudah lazim dilakukan oleh koperasi-koperasi jasa keuangan ini.

Jika satu-satunya jenis koperasi yang masih “tetap bertahan” di pasar global ini dibiarkan berkembang liar tanpa kendali, tanpa memperhatikan “koridor jati diri koperasi”, meskipun mungkin dapat mencapai volume usaha dan asset yang tinggi, apa lagi yang masih bisa kita banggakan dari lembaga ekonomi sosial yang pernah digadang-gadang sebagai soko guru perekonomian nasional ini?.

WASPADAI KOPERASI SILUMAN

Saat memberikan sambutan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) Ke-58 di Gedung Sate, Bandung, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), menginstuksikan agar ada upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan koperasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (Solopos, 13/7).

Kami sangat mendukung instruksi dan himbuan tersebut. Karena indikasi ke arah penyalahgunaan badan hukum koperasi untuk kepentingan segelitir pemodal nampaknya telah mulai nampak di Solo. Padahal tujuan utama pendirian koperasi adalah untuk membantu dan mensejahterakan para anggotanya.

Indikasi ini terlihat dari fenomena kemunculan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), diberbagai penjuru kota, bak cendawan dimusim hujan. Menurut data resmi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (UKM) Solo, selama paruh tahun 2005 saja, pertumbuhan KSP mencapai 5 %. Menguasai 50 % asset dan omzet dari keseluruhan jenis koperasi yang ada.

Sekilas perkembangan ini kami sangat mengembirakan dan positif. Namun disisi lain perlu diwaspadai dan terus dimonitor secara pro aktif oleh seluruh elemen masyarakat. Utamanya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (UKM) Solo, sebagai pihak yang paling kompeten.

Sinyalemen SBY, perlu mendapat respons positifbisa jadi benar. Potensi penyalahgunaan itu sangat besar Mengingat untuk mendirikan KSP syarat dan prosedurnya sangat mudah. Cukup hanya 20 orang dan modal Rp 15 juta sudah bisa mendirikan KSP. Peluang inilah yang kemungkinan akan dimanfaatkan oleh pemilik modal besar untuk memutarkan uangnya di KSP. Mengapa pemodal besar lebih suka membentuk KSP daripada mendirikan bank.

Pertama, mendirikan koperasi lebih mudah dibandingkan mendirikan bank. Kemudahan mencakup dalam hal persyaratan, prosedur dan permodalan, dan aspek perpajakan.

Kedua, menginvestasikan dana untuk mendirikan KSP lebih menguntungkan daripada didepositokan di bank, yang tingkat bunganya rendah.

Ketiga, pasar KSP masih sangat potensial, karena membidik masyarakat menengah bawah. dan prospeknya masih menjanjikan. Hal ini disebabkan perekonomian kita yang belum pulih dan merebaknya tingka konsumerisme di tengah masyarakat.

Untuk itu pemkot dalam mengeluarkan ijin pendirian KSP agar lebih selektif. Pemberian ijin pendirian, jangan hanya sekedar mendasarkan pada persyaratan dan prosedur administrative. Tetapi harus diadakan verifikasi lapangan, menyangkut kebenaran validitas keanggotaan dan permodalan yang digunakan.

Ini semua untuk mengantisipasi munculnya KSP siluman atau praktik perbankan gelap dengan kedok koperasi. Sekedar melegalkan usahanya. Bila ini yang terjadi maka pendirian KSP akan melenceng dari visi dan misi utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan para anggota.

Daftar Pustaka :

  1. http://bataviase.co.id/node/167322
  2. http://sekartanjung.blogspot.com/2007/07/waspadai-koperasi-siluman.html
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s